Integritas akademik

Bagian Pertama : Penyimpangan Integritas Akademik
Pasal 21

  1. Setiap perbuatan Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan yang menyimpang terhadap nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi oleh pejabat yang berwenang.
  2.  Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua : Tingkat dan Jenis Sanksi
Pasal 22

  1. Tingkat sanksi penyimpangan oleh Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan terhadap nilai Integritas Akademik terdiri atas:
    1. sanksi ringan;
    2. sanksi sedang; dan
    3. sanksi berat.
  2. Jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  3. Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. bagi Dosen:
      1. pemberhentian tunjangan profesi dosen selama 1 (satu) tahun dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah;
      2. penundaan kenaikan jabatan akademik/pangkat selama 1 (satu) tahun, pemberhentian tunjangan profesi dosen selama 1 (satu) tahun, dan memperbaiki atau mencabut Karya sesuai dengan kaidah ilmiah; atau
      3. penundaan kenaikan jabatan akademik/pangkat selama 2 (dua) tahun, pemberhentian tunjangan profesi dosen selama 2 (dua) tahun dan memperbaiki atau mencabut Karya sesuai dengan kaidah ilmiah;
    2. bagi Mahasiswa:
      1. skors kuliah paling sedikit 1 (satu) semester; dan
      2. memperbaiki atau mencabut Karya sesuai dengan kaidah ilmiah;
    3. bagi Tenaga Kependidikan:
      1. pemberhentian tunjangan kinerja selama 1 (satu) tahun dan memperbaiki atau mencabut Karya sesuai dengan kaidah ilmiah;
      2. penundaan kenaikan jabatan fungsional/pangkat selama 1 (satu) tahun, pemberhentian tunjangan kinerja selama 1 (satu) tahun dan memperbaiki atau mencabut Karya sesuai dengan kaidah ilmiah; atau
      3. penundaan kenaikan jabatan fungsional/ pangkat selama 2 (dua) tahun, pemberhentian tunjangan kinerja selama 2 (dua) tahun, dan memperbaiki atau mencabut Karya sesuai dengan kaidah ilmiah.
  4. Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    1. bagi Dosen:
      1. penurunan jabatan akademik/pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pemberhentian tunjangan profesi dosen selama 1 (satu) tahun, dan memperbaiki atau mencabut Karya sesuai dengan kaidah ilmiah;
      2. penurunan jabatan akademik/pangkat setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun, pemberhentian tunjangan profesi dosen selama 2 (dua) tahun, dan memperbaiki atau mencabut Karya sesuai dengan kaidah ilmiah; atau
      3. pemberhentian dari jabatan akademik;
    2. bagi Mahasiswa, dikeluarkan dari perguruan tinggi;
    3. bagi Tenaga Kependidikan:
      1. penurunan jabatan fungsional/pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pemberhentian tunjangan kinerja selama 1 (satu) tahun, dan memperbaiki atau mencabut Karya sesuai dengan kaidah ilmiah;
      2. penurunan jabatan fungsional/pangkat setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun, pemberhentian tunjangan kinerja selama 2 (dua) tahun, dan memperbaiki atau mencabut Karya sesuai dengan kaidah ilmiah; atau
      3. pemberhentian dari jabatan fungsional.
  5. Pengenaan sanksi tingkat ringan terhadap Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membatalkan hak yang telah diputuskan sebelumnya.
  6. Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a angka 1 dan angka 2, dan huruf c angka 1 dan angka 2, dalam pengajuan dan penyusunan untuk 1 (satu) Karya Ilmiah berikutnya harus didampingi Dosen yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi.
  7. Bagi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a angka 1 dan angka 2 dengan jabatan akademik profesor, tunjangan yang diberhentikan berupa tunjangan kehormatan.
  8. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang telah selesai menjalani sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan ayat (4) huruf a angka 1, angka 2, dan huruf c angka 1, angka 2, dipulihkan kembali haknya seperti semula dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga : Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi
Pasal 23

  1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagai berikut:
    1. Menteri untuk:
      1. Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor, sepanjang mengenai jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4); dan
      2. Tenaga Kependidikan di perguruan tinggi di bawah pembinaan Menteri golongan IV/a ke atas, sepanjang mengenai jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);
    2. Sekretaris Jenderal Kementerian untuk Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor, sepanjang mengenai jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) huruf a.
    3. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:
      1. Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli atau Lektor, sepanjang mengenai jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a; dan
      2. Tenaga Kependidikan di perguruan tinggi golongan III/d ke bawah, sepanjang mengenai jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c.
    4. Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:
      1. Mahasiswa; dan
      2. Tenaga Kependidikan di perguruan tinggi, sepanjang mengenai jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3) huruf c.
  2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan masing-masing, kecuali jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
  3. Dalam hal keputusan penjatuhan sanksi terhadap penyimpangan nilai integritas akademik ditetapkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus, sanksi dijatuhkan oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat : Penetapan dan Penyampaian Keputusan Sanksi
Pasal 24

  1. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh pejabat yang berwenang memberi sanksi kepada Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
  2. Semua jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang memberi sanksi kepada Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
  3. Penyampaian sanksi dilakukan secara terbuka paling lama 3 (tiga) hari sejak diputuskan.

Bagian Kelima : Keberatan atas Sanksi
Pasal 25

  1. Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan yang dikenai salah satu jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
  2. Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan yang dikenai salah satu jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang memberi sanksi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan sanksi diterima.

Pasal 26
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diajukan secara tertulis, berjenjang, dan memuat alasan keberatan.

Pasal 27

  1. Jenis sanksi ringan dan sedang yang dijatuhkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diajukan keberatan.
  2. Sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan ayat (3) huruf a angka 1 tidak dapat diajukan keberatan, kecuali jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3, Pasal 22 ayat (3) huruf b, dan Pasal 22 ayat (4).

Pasal 28
Pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan sanksi, harus menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal surat keberatan diterima.

Pasal 29

  1. Dalam hal terdapat keberatan dari Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi, pejabat yang berwenang memberikan sanksi, harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan.
  2. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang memberikan sanksi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal surat keberatan diterima.

Pasal 30

  1. Atasan pejabat yang berwenang memberikan sanksi, harus mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal surat keberatan diterima.
  2. Apabila dipandang perlu, atasan pejabat yang berwenang memberikan sanksi dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang memberikan sanksi yang bersangkutan, Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi, dan/atau orang lain.

Pasal 31

  1. Atasan pejabat yang berwenang memberikan sanksi dapat memperkuat atau mengubah sanksi yang diberikan.
  2. Penguatan atau perubahan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang.
  3. Keputusan atasan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat.
  4. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara terbuka.

Bagian Keenam : Pemberlakuan Keputusan Sanksi
Pasal 32

  1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang diberikan kepada Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4):
    1. mulai berlaku pada hari kerja kelima belas terhitung sejak keputusan sanksi diterima;
    2. mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan diterima;
  3. Dalam hal Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan yang diberikan sanksi tidak menerima salinan keputusan sanksi, sanksi berlaku pada hari kerja ketiga puluh terhitung sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan sanksi.

Pasal 33
Ketentuan mengenai nilai integritas akademik, pembinaan, bentuk penyimpangan terhadap integritas akademik, dan pelaporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.