Pelaporan Kasus

Pasal 17

  1. Setiap orang dapat melaporkan dugaan penyimpangan terhadap nilai Integritas Akademik kepada Pemimpin Perguruan Tinggi melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian.
  2. Dalam hal terlapor dugaan penyimpangan terhadap nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi, laporan disampaikan kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi sumber daya pendidikan tinggi.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
    1. identitas pelapor;
    2. nama Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan selaku terlapor; dan
    3. uraian mengenai indikasi dan bukti penyimpangan yang dilakukan oleh terlapor.
  4. Pemimpin Perguruan Tinggi harus melindungi kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
  5. Pemimpin Perguruan Tinggi yang tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Setelah Pemimpin Perguruan Tinggi menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin Perguruan Tinggi dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan menugaskan atau membentuk majelis kehormatan Integritas Akademik atau nama lain.
  7. Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  8. Dalam hal yang menjadi pelapor merupakan Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan, laporan dan proses dilakukan secara tertutup dan rahasia kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.
  9. Apabila laporan dan proses tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

  1. Majelis kehormatan Integritas Akademik melibatkan anggota dari unsur pakar atau profesional yang memiliki bidang keilmuan sesuai dengan Karya yang diindikasikan menyimpang dari nilai Integritas Akademik.
  2. Majelis kehormatan Integritas Akademik mempunyai tugas:
    1. memeriksa laporan, bukti, dan pelapor adanya indikasi terjadinya penyimpangan nilai Integritas Akademik, serta menetapkan laporan tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak;
    2. menelaah bukti terjadinya penyimpangan terhadap nilai Integritas Akademik;
    3. memeriksa terlapor yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    4. mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu; dan
    5. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan hasil pemeriksaan.
  3. Majelis kehormatan Integritas Akademik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.
  4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Integritas Akademik menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian.
  5. Dalam hal perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian sebagaimana disebut pada ayat (4), tidak mampu mendeteksi kesamaan Karya Ilmiah, majelis kehormatan Integritas Akademik menggunakan perangkat lunak yang direkomendasikan oleh Kementerian.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai majelis kehormatan Integritas Akademik diatur oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 19

  1. Majelis kehormatan Integritas Akademik berwenang memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota.
  2. Pemeriksaan penyimpangan terhadap nilai Integritas Akademik oleh majelis kehormatan Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan keputusan sanksi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
  3. Ketentuan mengenai mekanisme pemberian rekomendasi oleh majelis kehormatan Integritas Akademik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

  1. Terlapor yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk penyimpangan dapat dikenai hanya 1 (satu) jenis sanksi.
  2. Terlapor yang pernah dikenai sanksi yang kemudian kembali melakukan penyimpangan Integritas Akademik, dikenai sanksi yang lebih berat dari sanksi terakhir.